Share Tweet Ilustrasi Swarapendidikan.com Banten-Kementerian Pendidikan Nasional akan segera mengeluarkan peraturan menteri yang mengatur mengenai masa orientasi siswa (MOS) dan pungutan biaya di sekolah. “Peraturan pemerintah (permen) tersebut akan mengatur tentang MOS, juga penarikan iuran dan sebagainya. Pada intinya dalam MOS atau OSPEK mohon dilakukan dengan tata cara yang tidak menimbulkan kekerasan”, kata Sekretaris Jenderal Kemdiknas, Dodi Nandika, Sabtu (11/6/2011) di Serang, Banten. Dodi...

Read more »

Share Tweet Ilustrasi Swarapendidikan.com Lampung-Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Waykanan, Lampung, akan memanggil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gununglabuhan terkait laporan orangtua siswa yang menyatakan anaknya dijemur di halaman sekolah saat mengikuti ujian semester genap awal Juni 2011 karena lupa membawa nomor peserta ujian. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Waykanan, Gino Vanollie mengatakan, pihaknya menyayangkan tindakan tersebut. “Kami baru tahu mengenai hal itu dan sungguh menyayangkan...

Read more »

Share Tweet Ilustrasi Swarapendidikan.com Semarang- Penerimaan Peserta Didik (PPD) atau yang umum disebut pendaftaran siswa baru di Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk tingkat SMA reguler maupun SMA/SMK Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) berlangsung 28 Juni sampai 2 Juli 2011. Sejumlah orangtua yang akan memasukkan anaknya ke SMA di Kota Semarang, Senin (13/6/2011), mulai membincangkan soal tarif besaran sumbangan pengembangan institusi (SPI). SPI atau sumbangan...

Read more »

Share Tweet Ilustrasi Swarapendidikan.com Indramayu-Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Muhammad Rakhmat memberi peringatan keras kepada kepala sekolah dalam penerimaan siswa baru (PSB). Kalau ditemukan jual beli kursi siswa baru, pihaknya akan menjatuhkan sanksi tegas. “Kalau ditemukan adanya indikasi jual beli kursi saat PSB,kami akan tindak lanjuti,” tegasnya, kemarin. Untuk merespons laporan dari orang tua dalam PSB, Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu akan menerima pengaduan resmi...

Read more »

Share Tweet Ilustrasi Swarapendidikan.com Sukoharjo- Dugaan penyelewengan dana Beasiswa Siswa Miskin (BSM) di Kabupaten Sukoharjo tidak hanya terjadi di SD, tapi juga di SMP dan SMA/SMK. Sejumlah sekolah diketahui tidak menerima dana itu pada 2009 dan 2010 dengan total nilai mencapai Rp6 miliar. “Saat ini kami memang hanya fokus untuk SD.Soal indikasi yang sama untuk siswa miskin SMP dan SMA biar dikembangkan oleh polisi,”...

Read more »

Share Tweet Ilustrasi Swarapendidikan.com Yogyakarta- Lebih dari 200 siswa miskin di Kota Yogyakarta dipastikan tidak tertampung dalam kuota penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMP/ SMA/SMK negeri yang diberikan oleh pemerintah kota setempat. Berdasarkan catatan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, jumlah siswa pemegang KMS tahun ini sekitar 2.100 orang. Sementara kuota PPDB untuk SMP negeri hanya dijatah 851 kursi, SMA Negeri 129 kursi, dan SMK...

Read more »

Share Tweet Ilustrasi Swarapendidikan.com Yogyakarta- Menjelang tahun ajaran baru, banyak sekolah memanfaatkan momen tersebut untuk mengeruk keuntungan. Beberapa di antaranya menarik iuran dari calon siswa sampai mewajibkan siswa membeli seragam yang sudah ditentukan sekolah. Harga seragam biasanya di pasaran hanya Rp20.000, tapi oleh sekolah ”dibisniskan”dan menjualnya dengan harga Rp40.000. Komisi D DPRD DIY dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) DIY dalam rapat...

Read more »

Share Tweet Swarapendidikan.com Makasar- Mulai tahun depan, siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi harus memiliki sertifikat tamat mengaji. Jika tidak punya, sekolah di Makassar tidak akan menerima calon siswa tersebut. Peraturan tersebut merupakan salah satu pasal yang ada dalam rancangan peraturan daerah (raperda) baca/tulis Alquran yang saat ini sedang dibahas di DPRD Makassar.Pembahasan raperda tersebut ditargetkan rampung Agustus, sehingga tahun...

Read more »

Share Tweet Ilustrasi Swarapendidikan.com Sungguminasa- Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikorda) Gowa Idris Faisal menegaskan bahwa guru dapat diancam sanksi pidana hukuman penjara, jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) No 4/2008 tentang Pendidikan Gratis. “Hal ini dimaksudkan agar guru lebih profesional dalam menjalankan tugasnya,” ujar Idris Faisal,kemarin. Dia mengingatkan (warning) kepala sekolah, guru, hingga pengurus komite sekolah tidak melakukan praktik untuk...

Read more »