Ilustrasi
Swarapendidikan.com Sungguminasa- Program pendidikan gratis di Kabupaten Gowa dinilai masih timpang. Meskipun tahun anggaran 2011 sudah dikucurkan Rp333,9 miliar atau sekitar 40% APBD Gowa, masih ada siswa yang belajar di lantai.
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikorda) Gowa pada tahun anggaran 2011 mengelola dana Rp333,9 miliar atau sekitar 40% dari total APBD Gowa.Namun,kondisi di lapangan masih ditemukan sekitar enam sekolah berstatus negeri yang tidak memiliki bangku dan ratusan siswanya terpaksa belajar di lantai.
Hal itu diketahui saat kunjungan kerja (kunker) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gowa di beberapa kecamatan. Sekolah negeri yang siswanya belajar di lantai,di antaranya SMP Negeri 1 Bungaya, SMP Negeri 2 Barombong,SMK Negeri 2 Pallangga, dan SD Negeri Tarantang, Kecamatan Bajeng.Dalam catatan Dikorda Gowa, masih terdapat dua sekolah yang tidak me-miliki fasilitas bangku, yakni SMP 1 Bontonompo dan SMP 1 Bajeng. “Padahal sekolah-sekolah ini sudah berdiri cukup lama, tapi infrastruktur tidak lengkap.
Alokasi anggaran besar untuk Dinas Pendidikan, tapi kursi tidak ada dan siswa terpaksa belajar di lantai,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Gowa Kasim Sila kepada SINDO, kemarin. Sekretaris Demokrat Gowa ini menyatakan, terdapat sekolah yang justru sejak berdiri malah tidak memiliki kursi. Karena itu, Komisi IV ingin membicarakan masalah ini dengan pihak Dikorda.Sayang,setelah tiga kali melayangkan suratke Dikorda,tidak seorangpun wakil yang datang untuk rapat membicarakan masalah ini.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Diksar) Dikorda Gowa Sappe Mangiriang mengakui di beberapa sekolah belum memiliki kelengkapan, seperti meja dan bangku belajar. Menurut dia,untuk tingkat SMP masih ada empat sekolah yang belum memiliki bangku,yakni SMP Negeri 1 Bungaya, SMP Negeri 2 Barombong, SMP 1 Bontonompo,danSMP1Bajeng. “Pengadaan bangku maupun peralatan sekolah (mebeler) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum dialokasikan.Petunjuk teknis kegiatan anggaran belum juga keluar,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.
Dalam dana alokasi khusus (DAK) yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa untuk sektor pendidikan, spesifikasi anggaran tingkat SMP terdapat dana Rp4,5 miliar.Anggaran itu terbagi untuk pengadaan alat-alat mebeler, seperti bangku dan meja belajar hingga program rehabilitasi sekolah. Namun, dana itu dinilai tidak cukup memenuhi kebutuhan seluruh sekolah di Gowa. Adanya pelaksanaan program pendidikan gratis di Gowa membuat jumlah siswa, khususnya di tingkat lanjutan, terus meningkat.Bahkan pada tahun ajaran 2010, jumlah siswa yang mendaftar untuk tingkat SMP naik signifikan.
“Jumlah pendaftar untuk SMP mengalami peningkatan signifikan karena ada calon siswa yang datang dari Makassar dan Takalar. Akibatnya, kami kesulitan karena kekurangan ruang kelas.Selain itu,bantuan pembangunan sekolah dari APBN hanya membiayai pembangunannya dan tidak alat kelengkapan, seperti kursi dan meja belajar,”pungkasnya. Sementara itu, Komisi IV DPRD Gowa merasa kecewa dengan perlakuan Kadis Dikorda Idris Faisal yang kembali mangkir dari undangan rapat kerja dengan Dewan.
Pasalnya, Komisi IV atas nama DPRD telah mengundang Idris sebanyak tiga kali, tapi yang bersangkutan sama sekali tidak hadir. DPRD Gowa, kemarin, dijadwalkan rapat kerja membahas realisasi penggunaan anggaran per triwulan serta seluruh permasalahan pengembangan sektor pendidikan di Kabupaten Gowa.Namun, surat undangan bernomor 075/- K.IV-DPRD/GW/VI/2011 tidak digubris,bahkan tidak ada satu pun wakil Dikorda yang hadir. “Sudah tiga kali kami mengundang, tetapi tidak ada yang hadir dari Dinas Pendidikan. Ini bukan pribadi yang mengundang, tetapi institusi.
Tindakan ini sama saja dengan tidak menghargai Dewan sebagai institusi setara pemkab,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Gowa Kasim Silayang didampingi Sekretaris Syarifuddin Tutu,kemarin.
Sumber: seputar-indonesia.com