Ilustrasi
Swarapendidikan.com Jayapura-Pemberantasan dan menekan tingginya angka buta aksara di Provinsi Papua membutuhkan upaya yang lebih keras. Selama ini, upaya yang dilakukan menemui sejumlah kendala. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua James Mondou mengatakan, untuk menyiasatinya dibutuhkan kegiatan lintas sektoral.
James mengungkapkan, saat ini jumlah yang masuk kategori buta aksara di provinsi Papua mencapai 23 persen, atau sekitar 200 ribu jiwa. Setengah dari jumlah tersebut berada di daerah pelosok yang sulit terjangkau. Menurutnya, kendala yang yang paling utama adalah letak geografis. Luasnya wilayah Papua membuat jarak antara pemukiman satu dengan pemukiman lainnya menjadi sangat berjauhan.
“Ada daerah-daerah yang terisolir. Itu sebabnya usaha pemerintah harus lebih kuat. Karena buta aksara di sini tidak bisa diselesaikan hanya dengan gerakan pendidikan, tetapi harus ada gerakan lintas sektoral,” kata James kepada Kompas.com, akhir pekan lalu, di Jayapura, Papua.
Ia menjelaskan, untuk membebaskan Papua dari buta aksara, tidak bisa hanya melalui proses pendidikan di tempat-tempat belajar. Tetapi juga harus disertakan dengan memberikan berbagai pelatihan lintas sektoral untuk menguatkan kapasitas masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Misalnya, memberikan pelatihan di bidang pertanian, budidaya tanaman dan ternak, seiring dengan berjalannya program pengentasan buta aksara.
“Jadi keaksaraan fungsional. Pengentasan buta aksara sekaligus mencari solusi dari kesulitan ekonomi di Papua,” ujarnya.
Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk menghindari rasa bosan saat mengikuti pendidikan keaksaraan sekaligus membuat masyarakat Papua mengerti akan pentingnya wawasan keaksaraan. Program-program pendidikan keaksaraan lebih efektif jika dilaksanakan bersama dengan memberikan berbagai latihan keterampilan.
“Jika hanya sebatas pendidikan keaksaraan itu akan membosankan, karena mereka tidak tahu untuk apa dan sampai kapan mereka harus belajar membaca dan menulis. Lebih cepat jika digabung dengan memberikan latihan-latihan keterampilan,” jelasnya.
Saat ini, Dinas Pendidikan Privinsi Papua bersama Dinas Sosial telah melaksanakan program Komunitas Adat Terpencil (KAT). Program tersebut sudah terealisasi dan berhasil merambah 12 titik di seluruh Papua yang masuk dalam kategori terisolir.
“Lembaga-lembaga sosial membangun pemukiman dan kita membangun pendidikan, itu yang kita lakukan bersama dan cukup besar wilayah yang kita rambah,” jelas James.
Sumber: kompas.com